Freeport, DPR dan Pemerintah Sedang Main Drama



Mungkinkah seorang Ketua DPR melobi Freeport tanpa sepengetahuan apalagi izin kepala negara? Lobi DPR tak ada artinya bila tidak dieksekusi oleh pemerintah, karena DPR bukan lembaga eksekutif. DPR baru akan bergerak ketika pemerintah menyodorkan perpanjangan kontrak Freeport kepada mereka. Dari sisi pergerakan politik langkah perpanjangan kontrak Freeport oleh pemerintah akan semakin mulus bila DPR menunjukkan sinyal setuju. Di sisi lain sulit bagi pemerintah menolak usulan perpanjangan kontrak yang diajukan Freeport, dan lebih sulit lagi bila DPR tidak menyetujuinya.

Jadi, untuk siapa Ketua DPR bertemu Freeport bila bukan kemudian untuk dieksekusi oleh pemerintah? Jangan lupa sebelumnya Sudirman Said sudah mengirimkan surat langsung ke James Moffet, Chairman Freeport, dan anehnya bukan kepada PT Freeport Indonesia. Isi suratnya meminta agar perusahaan asal AS segera mengajukan perpanjangan kontrak.
Amat gegabah seorang ketua DPR memakai nama kepala negara dan pejabat negara atas inisiatif sendiri.

Kita lihat siapa yang akan ditumbalkan; Setya Novianto atau Sudirman Said. Karena presiden sendiri meski kabarnya marah ada yang mencatut namanya, tapi ia juga mengatakan "tidak pernah memerintahkan" menteri ESDM melaporkan kasus ini ke MKD. Masih main aman, Pak Presiden?
Freeport sendiri sumringah, karena justru isu mereka jadi menjauh akibat kegaduhan yang dibuat para pejabat negeri ini sendiri.

by Iwan Januar
Like Fanpage kami :

Friday, November 20, 2015

Post a Comment
close