Ada Apa nih.., Politisi PDIP: Jokowi Harus Hentikan Proyek Kereta Cepat Sebelum KPK Masuk


Langkah triumvirat Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri BUMN Rini Soemarno dalam memutuskan dimulainya peletakan batu pertama atau ground breaking pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung dari Cina dipertanyakan.

Politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon mengatakan, tidak ada satupun alasan yang masuk akal sehat sehingga pemerintahan ini memulai pembangunan tersebut.

“Kita hanya mau mengingatkan kepada triumvirat, Jokowi, Jusuf Kalla dan Rini Soemarno untuk menghentikan proyek pembangunan kereta cepat asal Cina ini karena sekarang dan nanti pasti akan menimbulkan masalah,” kata Effendi Simbolon kepada wartawan, Sabtu (23/1).

Dia mengatakan, pembangunan tersebut tidak satupun memiliki alasan yang bisa diterima akal sehat. “Jadi sebelum ini jadi masalah dan sebelum KPK nantinya masuk, kami minta agar presiden menunda proyek ini,” ujarnya.

Dia mengingatkan Jokowi tentang kasus Bank Century dan juga kasus pembelian bus TransJakarta ketika dirinya masih menjabat sebagai gubernur yang menimbulkan masalah.

“Jokowi harus belajar dari kasus Bank Century di era SBY yang menimbulkan masalah hukum dan juga kasus pengadaan bus Trans Jakarta yang juga dibeli dari Cina yang kemudian menimbulkan masalah ketika dirinya masih menjadi gubernur DKI Jakarta. Jangan sampai hal itu diulang lagi dengan kasus kereta cepat,” katanya.

Menurut dia, ada banyak alasan sehingga pembangunan itu harus dihentikan. Pertama menurut Effendi adalah jarak Jakarta-Bandung yang hanya 142 km dan akan dibangun empat pemberhentian sehingga kereta yang memiliki kecepatan maksimum 400 km/jam tidak akan  mungkin bisa dimanfaatkan secara maksimal sesuai kegunaannya.

“Kereta cepat itu sebelum berlari dengan kecepatan  maksimum butuh percepatan dan untuk berhenti juga ada perlambatannya. Tidak mungkin kereta itu bisa dipicut dengan kecepatan maksimal jika pemberhentiannya terlalu banyak.Jadi untuk apa membangun kereta api cepat?” tambahnya.

Alasan bahwa pembangunan ini tidak memberatkan keuangan negara karena tidak menggunakan APBN menurut Effendi juga sebagai alasan yang bodoh karena bagaimanapun BUMN yang sahamnya dimiliki oleh negara dilibatkan dalam pembangunan ini.

”Dari sisi keuangan kita seperti gampang dibodohi dengan alasan tidak menggunakan APBN.Iya betul, tapi kan BUMN ikut serta dan BUMN punya negara. Sehingga kalau BUMN ikut membiayai, yah negara ikut membiayai dan menanggung bebannya,” tegasnya.

Pembangunan ini juga sifatnya sangat terpusat pada Jawa atau Jawa Centris padahal menurutnya  masih banyak infrastrukur yang dibutuhkan di daerah-daerah lain dan tentunya akan lebih efektif mendukung pembangunan.

“Ini tidak sejalan dengan ide dan rencana pembanguna infrakstruktur di tanah air dan pembangunan ini lagi-lagi menunjukkan bahwa pembangunan hanya terpusat di Jawa,” ujar Anggota Komisi I DPR ini lagi.

Pembangunan ini jelasnya juga hanya akan dinikmati segelintir orang saja sementara rakyat kebanyakan sama sekali tidak akan mendapatkan manfaat.

sumber: republika


Silahkan Bagikan Jika Bermanfaat

Sunday, January 24, 2016

Post a Comment
close