Pakar Hukum: Kewenangan BIN untuk Menangkap adalah Tidak Masuk Akal



Jakarta – Pakar Hukum yang pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman, Profesor Muladi menilai usulan (Badan Intelijen Negara) BIN agar diikutkan melakukan penangkapan terhadap terduga teroris termasuk hal yang tidak masuk akal.

Ia juga mengatakan bahwa hal itu berpotensi terjadi pelanggaran HAM. “BIN, TNI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diusulkan memiliki kewenangan menangkap. Saya kira tidak boleh karena berpotensi terjadi ekses pelanggaran HAM,” ujarnya sebagaimana dikutip dari viva.co.id, Jum’at, (22/01).

Muladi mengingatkan agar pemerintah harus hati-hati agar pelanggaran HAM yang pernah dilakukan oleh intelijen di masa lalu tak terulang kembali. “Nanti kembali pada masa lalu, yang nangkap BIN enggak jelas periksanya di mana, enggak ada pengacara tahu-tahu dibunuh.” katanya.

Ia menyarankan bahwa dalam penanggulangan teroris, BIN dan BNPT meningkatkan kerja sama dengan pihak Kepolisian saat mendeteksi ancaman teroris. “Koordinasi saja sama polisi. Masalah kita kan sebenarnya masalah koordinasi,” lanjutnya.

Adanya penambahan kewenangan intelijen sempat digulirkan Kepala BIN Sutiyoso pascaledakan Bom Sarinah. Ditengarai bahwa ISIS yang menjadi dalang pengeboman pada 14 Januari 2016 silam. Penambahan kewenangan menurut Sutiyoso perlu dilakukan agar bisa mencegah aksi-aksi terorisme di Indonesia.

Namun hal lain disampaikan Pengamat Terorisme, Al-Chaidar. Menurutnya terorisme bisa dicegah justru dengan mengakomodir secara politik dan melakukannya dalam hal regimentasi. Contoh penerapan Syariat Islam di Aceh diyakini Al-Chaidar bisa meredam aksi-aksi aliran radikal tersebut.

sumber: kiblat.net

Silahkan Bagikan Jika Bermanfaat

Friday, January 22, 2016

Post a Comment
close