Munarman Perintahkan untuk Lacak Uang Densus yang Ditermia Istri Siyono


Direktur An-Nashr Institute Munarman menyatakan dua gepok uang yang diserahkan keluarga almarhum Siyono kepada PP Muhammadiyah, sepatutnya dilacak darimana aliran dananya berasal.

Hal itu bisa dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap seluruh dana-dana yang dikeluarkan oleh Densus 88 maupun penerimaannya.

“Bagaimana mungkin Densus 88 bisa memberi uang kepada satu keluarga dengan tujuan untuk membungkam, artinya ini pola yang dilakukan oleh Densus 88 terhadap lebih kurang 118 yang ditembak mati itu,” kata Munarman kepada Kiblat.net pada Selasa, (29/03).

Ia menegaskan, kalau selama ini Densus 88 memberikan uang dua gepok yang ditaksir mencapai Rp 200 juta itu lalu dikalikan 118 korban Densus 88 angkanya sudah mencapai Rp20 milyar.

“Dari mana itu duit sumbernya? Kalau itu dana APBN, apakah anggaran dari APBN dibenarkan digunakan untuk yang begitu? Itu yang pertama. Yang kedua kalau itu bukan dari APBN itu dari siapa? Jika itu sumbangan dari pengusaha maka harus dijelaskan siapa pengusahanya. Jika berasal dari lembaga internasional pun demikian. Perlu dilacak ini,” ujar mantan Direktur YLBHI ini.

Menurutnya, dengan adanya pemberian uang tersebut, berarti Densus 88 memiliki sumber daya keuangan yang tak terbatas. Oleh karena itu, uang pemberian Densus 88 harus menjadi starting poin dari tuntutan masyarakat untuk melakukan audit keuangan, selain audit kinerja terhadap Densus 88.

Munarman menampik, jika uang yang diberikan pada istri Siyono berasal dari APBN. Sebab, jika uang itu berasal dari APBN mestinya harus ada pos anggarannya dan harus ada pertanggung jawabannya.

“Sekarang pertanyaannya, pertanggung jawaban terhadap penggunaan uang seperti ini apa? Kan ada tanda terima segala macam. Nah kemarin itu, hasil dari investigasi teman-teman kan gak ada tanda terima. Yang seperti ini namanya uangnya uang gelap nih,” tegas Munarman.

Dana semacam ini, lanjut Munarman, merupakan dana yang disebut sebagai dana non budgeter. Ia menjelaskan, dana non budgeter ini mesti dilacak darimana aliran sumber dananya. Sebab, dalam hal ini negara tidak boleh membiarka. “Kalau setiap ada yang mati ditembak, disogok seperti ini diem semua, mau jadi apa ini republik?” Tanyanya retoris.

Sementara, jika Densus 88 beralasan bahwa uang yang diberikan pada istri Almarhum Siyono sebagai uang kerahiman maka hal itu tak bisa diterima.

“Kalau ada uang kerahiman berarti Densus merasa bersalah dong, kalau ia merasa benar ia gak perlu ngasih, ya kan?” ujar dia.

Munarman berkeyakinan, kalau Densus 88 merasa benar dalam bertindak atau bahkan membunuh maka tak perlu ada uang kerahiman seperti itu. [Kiblat/DakwahMedia]
Like Fanpage kami :

Tuesday, March 29, 2016

Post a Comment
close