Rezim Zokowi Siap Tambah Hutang Luar Negeri Rp. 21 Triliun


www.dakwahmedia.net - Pemerintahan Jokowi-JK terus menumpuk pundi-pundi utang. Dalam RAPBNP 2016, pemerintah mengajukan utang baru sebesar Rp21 triliun untuk menutup defisit  yang melebar.

"Kemungkinan defisit melebar dari 2,15 persen menjadi 2,5 persen dari PDB karena ada tambahan belanja 40 triliun," kata Menkeu Bambang Brodjonegoro dalam konferensi pers bersama Seskab Pramono Anung di Gedung Utama Kementerian Setneg di Jakarta, Kamis (07/04/2016)

Menkeu menyebutkan untuk menutup tambahan Rp40 triliun itu, yang Rp19 triliun akan ditutup dari kelebihan kas tahun lalu. "Kemudian utang baru Rp21 tirliun," kata Menkeu.

Meskipun sudah memangkas belanja negara namun defisit dalam RAPBNP 2016 tetap bertambah.

Menkeu menyebutkan di sisi belanja negara, belanja kementerian dan lembaga turun dari Rp784 triliun menjadi Rp738 triliun atau turun sekitar Rp45,5 triliun, sedangkan belanja nonkementerian dan lembaga naik Rp9,6 triliun.

Menkeu juga menyebutkan adanya tambahan belanja untuk kebutuhan mendesak sebesar Rp5,2 triliun. Selain itu tambahan belanja terutama di Kementerian PUPR untuk persiapan penyelenggaraan Asian Games.

"Kemudian untuk penanganan dan pengulangan terorisme di Kemenhan, dan rehabilitasi lapas sekitar Rp1,6 triliun," katanya.

Selain itu juga ada tambahan dana untuk Otsus Paua dan tambahan dana infrastruktur Papua.

Dalam kesempatan itu Menkeu juga menyebutkan bahwa pengadaan tanah dalam rangka pembangunan proyek infrastruktur, akan dilakukan secara terpusat oleh Lembaga Manajemen Aset Negara di bawah Kemenkeu.

"Lembaga itu akan memakai Rp16 triliun tahun ini untuk percepatan penyelesaian jalan tol Transjawa," katanya.

Pemerintah juga menyiapkan dana untuk BPJS agar keuangannya berkesinambungan sebesar Rp6 triliun.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah pusat hingga akhir bulan lalu mencapai Rp 3.196,61 triliun atau sekitar 25 persen dari estimasi Produk Domestik Bruto (PDB) 2016.

Angka tersebut meningkat hampir Rp100 triliun dalam dua bulan pertama tahun ini, meski secara nominal turun jika dibandingkan dengan posisi akhir Januari yang sebesar Rp 3.220,98 triliun.

Dalam laman DJPPR yang diakses Senin (04/4/2016) sebagian besar utang ditarik pemerintah dengan menerbitkan obligasi atau Surat Berharga Negara (SBN). Dalam periode yang sama, total obligasi negara yang telah diterbitkan pemerintah Indonesia mencapai Rp 2.443,14 triliun, bertambah Rp96,41 triliun dibandingkan posisi akhir 2015 yang sebesar Rp2.36,73 triliun.

Sisanya ditarik pemerintah melalui pinjaman luar negeri sebesar Rp749,16 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp4,31 triliun. Secara kumulatif, total outstanding pinjaman pemerintah pusat sebesar Rp753,47 triliun, meningkat 1,5 triliun dibandingkan posisi akhir tahun lalu. 
Like Fanpage kami :

Thursday, April 7, 2016

Post a Comment
close