Aktivis 98 : 18 TH Reformasi, Kebijakan Indonesia Semakin Berpihak Kepada Pemilik Modal


www.dakwahmedia.net - Aktivis mahasiswa ’98 menilai,  pemerintah tidak menjalankan pemerintahan sesuai arah reformasi yang dicita-citakan 18 tahun silam. Berdasarkan telaah itu, mereka akan menggugat ke ranah hukum.

“Kalau pemerintah dan elit politik yang lain tidak merespon spirit besar reformasi ’98, kami akan memperkarakan ini ke ranah hukum,” kata juru bicara aktivis ’98, Ubedilah Badrun dalam pertemuan Refleksi 18 Tahun Reformasi: ’98 Menggugat, di Jalan Ampera, Jakarta Selatan, Senin (23/05/2016) malam.

18 tahun reformasi, menurut Ubedilah, sektor kesejahteraan rakyat justru mengalami stagnasi. Tingkat kemiskinan Indonesia tidak bergeser dari angka 15 persen sejak 1998. Angka pertumbuhan ekonomi juga tidak bertambah di kisaran 5 persen. Sementara utang negara malah bertambah menjadi Rp3200 triliun.

“Ketika 18 tahun, ternyata tidak ada perubahan yang signifikan dari sektor ekonomi. Kami gelisah ada apa dengan Republik ini,” katanya.

Di bidang politik, kata Ubedilah, elit politik hanya mempertontonkan semangat yang sifatnya pragmatis dan transaksional. Mereka menilai oligarki politik berkembang dan menguat selama era reformasi.

“Kami menggugat bahwa elit politik tidak serius untuk menangkap pesan besar dari reformasi ’98, mereka hanya sibuk dengan kontestasi, merebut kekuasaan, tapi mereka tidak serius memperjuangkan rakyat,” ujarnya.

Ubedilah-pun menilai rezim yang berkuasa dari 1998 hingga 2016 merupakan produk dari sebuah kontestasi politik yang sangat liberalistik, di bawah kendali pemilik modal.

“Kalau mereka serius memperjuangkan rakyat, mereka harusnya fokus bagaimana kebijakan ekonomi itu pro rakyat, bukan pemilik modal,” katanya.

Alumnus IKIP Jakarta ini berpendapat, perubahan politik yang terjadi selama reformasi sesungguhnya tidak sesuai dengan arah bangsa. Ubedilah menjelaskan, negara ini didirikan untuk mewujudkan empat cita-cita besar, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Selain itu dia menambahkan, banyak arah kebijakan negara yang tidak didukung dengan basis ilmiah yang kuat. Karena itu, mereka ikut memberikan kontribusi kemajuan bangsa dalam bentuk produksi karya ilmiah, penelitian, maupun diskusi intensif sesuai bidangnya masing-masing.

“Kami melihat kebijakannya lebih kepada like and dislike, mengutamakan pemilik modal,” katanya.

Ubedilah mengkhawatirkan, jika tidak memiliki basis ilmiah yang kuat, negara akan berjalan tanpa arah.

Pertemuan malam itu dihadiri sejumlah mantan aktivis ’98 dari berbagai kampus di Jakarta. Mereka kini menempati ruang yang berbeda. Ada pula mantan aktivis yang kini menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta, yakni, Edysa Girsang. [Era Muslim/DakwahMedia]
Like Fanpage kami :

Wednesday, May 25, 2016

Post a Comment
close