Ungkap Manipulasi KTP, Eks Teman Ahok Minta Maaf ke Warga DKI



Eks relawan yang kecewa dengan Teman Ahok membongkar 'rahasia' di balik pengumpulan KTP dukungan untuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) maju Pilgub DKI. Sembari mengungkap kejanggalan itu, mereka meminta maaf kepada warga DKI yang tidak tahu KTP-nya diserahkan ke Teman Ahok.

"Jujur saja bahwa kami tidak bermaksud untuk membohongi rakyat, tapi kami perlu uang untuk kebutuhan hidup kami. Untuk itu kami mohon maaf pada orang orang yang tidak tahu KTP-nya kami serahkan ke Teman Ahok. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sadar dan tanpa paksaan mana pun," demikian siaran pers eks relawan Teman Ahok yang juga dibacakan dalam konferensi pers di Kafe 2 Nyonya, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Rabu (22/6/2016). 

Mereka mengawali konferensi pers dengan memaparkan pertimbangan mereka membongkar rahasia tentang manipulasi pengumpulan KTP dukungan untuk Ahok.

"Hal ini kami lakukan karena beberapa hal. Teman Ahok tidak demokratis dan transparan dalam keuangan. Kami tidak pernah diberitahu dari mana uang didapatkan dan berapa jumlahnya. Teman Ahok menyampaikan beberapa hal yang tidak sesuai fakta dan bagi kami itu kebohongan pada orang banyak. Kami takut tersangkut perkara korupsi dengan ramainya berita adanya indikasi uang Teman Ahok berasal dari aliran dana pengembang yang terkait dengan rencana reklamasi. Hati nurani kami memaksa kami untuk secara terbuka menyampaikan kesaksian ini sebagai wujud permintaan maaf kami pada masyarakat," 
kata salah satu eks relawan Teman Ahok yang mengenakan baju Teman Ahok, Paulus Romindo. Paulus dulunya adalah penanggung jawab di daerah Kamal, Jakarta Utara.

Dalam siaran pers itu mereka mengungkap bahwa mereka sebagai relawan tetap menerima gaji, juga ditarget dalam mengumpulkan KTP. Nah karena target inilah mereka menggunakan beragam cara untuk mengumpulkan KTP.

"Karena dikejar target dan kami perlu tambahan uang serta tidak ada penjelasan yang jelas maka KTP yang kami kumpulkan kami dapatkan dengan bermacam-macam cara antara lain menggunakan data KTP yang dikumpulkan untuk program KKS Jokowi, membeli dari oknum-oknum kelurahan atau RT, barter KTP dengan sesama rekrutan Teman Ahok di wilayah lain, membeli KTP dari beberapa counter pulsa dan cara-cara yang lain. Dengan demikian maka sekian banyak KTP yang kami kumpulkan sebagian adalah KTP ganda dan sebagian besar lagi tidak diberikan oleh pemilik KTP karena kesadaran mereka," katanya.

"Untuk apa yang kami kerjakan kami sebagai PJ Kelurahan (penanggung jawab) dibayar per 140 KTP per minggu sebesar Rp 500.000 atau Rp 2.000.000 per minggu dan jika mencapai target 140 x 4 minggu yaitu 560 KTP maka kami diberikan bonus Rp 500.000. Total PJ ada 153 (tercantum di situs www.temanahok.com). Di atas kami ada yang disebut korpos atau Koordinator Posko yang mengawasi kerja kerja kami. Korpos membawahi antara 5 hingga 10 PJ. Korpos dibayar oleh Teman Ahok Rp 500.000 per bulan untuk tiap PJ di bawahnya. Kalau di bawah korpos ada 5 PJ maka korpos dapat Rp 2.500.000 per bulan. Kalau 10 PJ maka korpos dapatkan Rp 5.000.000 per bulan. Jumlah korpos kami perkirakan ada 40 orang tersebar di 40-an kecamatan," bebernya.

Selain upah atas KTP yang mereka kumpulkan, mereka juga mendapatkan upah untuk membagikan koran-koran Teman Ahok. "Untuk setiap kali pembagian koran kami dibayar Rp 350.000. Sampai saat ini kami sudah 2 kali membagikan koran," katanya.

"Kami yang menjadi PJ diberikan juga printer dan laptop. Sementara untuk Korpos diberikan smartphone sebagian merek Lenovo,"j elasnya.

"Kalau Teman Ahok mengatakan bahwa jumlah KTP sudah mencapai 1 juta, maka dugaan kami itu hanya klaim saja karena pengumpulan KTP tetap dilakukan sampai tanggal 28 Juni 2016," demikian bagian kesimpulan mereka.

Dalam siaran pers ini mereka juga menyebut anggaran pengeluaran Teman Ahok yang diklaim hanya sekitar Rp 2,5 - 5 miliar tidak benar. Mereka juga memaparkan anggaran pengeluaran Teman Ahok. 
Like Fanpage kami :

Wednesday, June 22, 2016

Post a Comment
close