Solusi Islam mengatasi kemacetan ‘mudik’


Rasulullah SAW bersabda; Berkunjunglah tidak terlalu sering, maka akan bertambah kecintaan- (Syu`bul Iman lil-Baihaqi).

Demikian pula dengan hadits Nabi SAW “Maukah kalian aku tunjukkan amal yang lebih besar pahalanya daripada shalat dan shaum?” Sahabat menjawab, “Tentu saja!” Rasulullah pun kemudian menjelaskan, “Engkau damaikan yang bertengkar, menyambungkan persaudaraan yang terputus, mempertemukan kembali saudara-saudara yang terpisah, menjembatani berbagai kelompok dalam Islam, dan mengukuhkan ukhuwah di antara mereka, (semua itu) adalah amal shalih yang besar pahalanya. Barangsiapa yang ingin dipanjangkan usianya dan dibanyakkan rezekinya, hendaklah ia menyambungkan tali persaudaraan” (HR Bukhari-Muslim).

Mungkin inilah salah satu yang mendorong  muslim di negeri ini melakukan tradisi ‘mudik’ kembali ke kampung halaman di hari lebaran untuk bersilaturahim, bermaafan, berkumpul dengan sanak saudara di kampung halaman. Hal ini bukan hal yang aneh, tradisi ini telah berlangsung tahun demi tahun, namun setiap tahun ada saja torehan kisah yang berbeda. Tahun ini tradisi ‘mudik’ kembali di warnai dengan cerita baru. ‘Horor’ jalur brexit (brebes exit), kemacetan total hingga puluhan kilometer terjadi di jalur ini, pemudik harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk menempuh jalan beberapa kilometer saja, hingga timbul korban jiwa, tercatat 18 pemudik meninggal karena kelelahan akibat macet parah. Dalam hal ini pun belum diketahui siapa yang harus bertanggung jawab. Beberapa pihak saling menyalahkan satu sama lain.

Mudik sebenarnya bukanlah persoalan, pemerintah tentu saja tidak bisa melarang warganya untuk mudik. Mudik tidak akan pernah menjadi persoalan seandainya negara melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik; membangunan infrastruktur yang layak dan memiliki perencanaan yang baik untuk meratakan pembangunan di setiap wilayah yang berada dalam kekuasaannya.

Untuk mengatasi persoalan mudik ini, Islam sebagai agama Rahmatan Lil alamin mempunyai solusi untuk mengatasinya. Tentu hal ini tidak bisa dilakukan oleh individu melainkan oleh negara. Negara yang mempunyai tugas untuk mengurus urusan rakyatnya. Negara Khilafah akan melakukan dua kebijakan; perencanaan pemerataan pembangunan dan perbaikan infrastruktur.

Pertama pemerataan pembangunan, Pada saat Baghdad akan dijadikan ibukota Negara, kekhilafahan Abassiyah menjadikan setiap bagian kota hanya untuk jumlah penduduk tertentu. Bagian kota tersebut dilengkapi dengan prasarana publik yang dibutuhkan warga seperti masjid, sekolah, perpustakaan, taman, industri gandum, area komersial, tempat singgah bagi musafir, hingga pemandian umum yang terpisah antara laki-laki dan perempuan.  Bahkan pemakaman umum dan tempat pengolahan sampah juga tidak ketinggalan.  Dengan kebijakan perencanaan kota seperti itu sebagian besar warga tak perlu berurbanisasi untuk memenuhi kebutuhannya serta untuk menuntut ilmu atau bekerja, karena semua dalam jangkauan perjalanan kaki yang wajar, dan semua memiliki kualitas yang standar. Pembangunan yang merata dan ketersediaan lapangan kerja di setiap wilayah akan menghindari konsentrasi warga negara pada satu wilayah tertentu, juga dapat mengatasi urbanisasi dari desa ke kota yang berlebihan.


Kedua Persoalan infrastruktur adalah merupakan tanggung jawab Negara, bukan tanggung jawab investor swasta. Infrastruktur Negara Khilafah wajib menggunakan teknologi terkini yang dimiliki. Teknologi yang ada meliputi navigasi, telekomunikasi, fisik jalan hingga kendaraannya itu sendiri.

Dengan teknologi navigasi perjalanan menjadi aman, nyaman dan tidak tersesat dan jika ada masalah sepanjang perjalanan mudik dapat di tolong oleh patroli Khilafah. Untuk itu Khilafah akan mendorong para ahli astronomi untuk melakukan pemetaan yang teliti dan menggerakkan para geographer untuk menjelajahi setiap wilayah dan memberikan laporannya kepada Negara dengan detail. Negara khilafah juga akan dengan sungguh-sungguh memperhatikan pembangunan jalan untuk meminimalisasi kecelakaan. Khalifah yang mulia, Umar bin Khattab ra pernah berkata, Seandainya ada kambing yang terperosok lubang di Hadramaut, maka aku bertanggung jawab terhadapnya.“


Negara Khilafah harus menjadikan jarak tempuh antar kota dan wilayah lebih pendek. Hal ini bisa dilakukan dengan cara misalnya mencanangkan proyek “Railway”. Khalifah Utsmaniy Abdul Hamid II, pada tahun 1900 mencanangkan proyek “Hijaz Railway”. Jalur kereta ini terbentang dari Istanbul ibu kota Khilafah hingga Mekkah, melewati Damaskus, Jerusalem dan Madinah.  Di Damaskus jalur ini terhubung dengan “Baghdad Railway”, yang rencananya akan terus ke timur menghubungkan seluruh negeri Islam lainnya.  Proyek ini diumumkan ke seluruh dunia Islam, dan umat berduyun-duyun berwakaf.  Dengan kebijakan ini dari Istanbul ke Makkah yang semula 40 hari perjalanan tinggal menjadi 5 hari! (Fahmi Amhar, MU-Online). Dari sana tentu Negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengurusi urusan umat akan bersungguh-sungguh mengatasi setiap persoalan yang muncul, sehingga tidak akan terjadi korban secara sia-sia serta cerita yang berulang di setiap tahunya.



Karienti

Ibu rumah tangga – Bandung Jawa Barat

Like Fanpage kami :

Tuesday, July 12, 2016

Post a Comment
close