Bolehkah Pemimpin Kafir?Sebuah Bantahan Cerdas kepada Nadhirsyah Hosen




Tadi pagi saya dikirimi ulasan seorang "profesor", orang Indonesia yg tinggal di luar negeri. Dia mengatakan yg intinya bahwa pemimpin pemerintahan tdk harus muslim. Lalu ia menyajikan data historis bhw ada pejabat dalam siatem khilafah yg bukan beragama Islam. Ia juga mengutip pendapat dari Imam Al-mawardi bahwa pemimpin tdk harus Islam.

Berikut ini tanggapan singkat sy kpd "profesor" tsb. Profesor di sini, saya kasih tanda petik, krn secara legal formal, dia mmg seorang profesor. Tetapi sayangnya ia mengambil kesimpulan secara sembarangan, yang mestinya tak layak dilakukan oleh profesor.

*****
Secara umum jawabnya demikian:
Pertama, sejarah itu bukan sumber hukum. Seperti halnya zaman sekarang, zaman dulu pun (yg sekarang jadi sejarah) juga banyak yg menyimpang dari Islam. Dulu dlm sejarah ada byk org yg mencuri, itu tdk menjadi dalil bhw mencuri itu boleh. Sebab, sumber hukum dalam Islam adalah qur'an, hadits atau yg ditunjukkan oleh keduanya. Sejarah bukam sumber hukum. Sejarah hanya menunjukkan peristiwa masa lampau bagaimana orang-orang berprilaku, mengambil keputusan dll.

Kedua . Pejabat dalam Islam itu ada 2: hukkam dan ghoiru hukkam. Jika ia masuk hukkam (seperti khalifah, muawin, wali, amil, dll) maka salah satu syarat, ia harus islam. Adapun selain hukkam, misalnya pejabat di bagian PU, memang tdk disyaratkan harus Islam. Ini sesuatu yg sangat diketahui oleh hampir semua umat Islam, bahkan orang awam sekalipun. Tapi sayangnya, banyak orang mengaku cendekiawan, intelektual atau ulama, namun kualitas pemikirannya jauh di bawah orang-orang awam. Maaf, tidak bermaksud merendahkan mereka, tetapi hanya menjelaskan fakta real, yang memang sangat menyakitkan.

Ketiga, membaca kitab ulama itu ada ilmunya. Jangan baca dari terjemahan, karena byk istilah yg berubah. Buku imam almawardi yg diterjemahkan dalam bhs indonesia, salah satu penerbit menerjemahkan khalifah sbg presiden. Hal itu karena penerjemah hanya sekedar bisa bahasa arab, tapi tdk paham ilmu syariah, apalagi siyasah islam. Pokoknya asal pemimpin tertinggi berarti presiden. Pokoknya kalau ada hewan kakinya empat, langsung diartikan kuda. Dia tidak tahu bedanya suatu peristilahan. Jadi, terjemahan itu sgt tergantung persepsi penerjemah. Juga, membaca kita harus dg guru (bahasa santrinya: dapat ijazah), sehingga tdk keliru memahami konteksnya.

Keempat, seorang profesor pada suatu disiplin ilmu tertentu, tidak berarti memahami segala ilmu. Taruhlah ia ahli hukum tata negara dalam sistem sekuler, tidak otomatis ia juga paham tata negara dalam sistem islam. Sebab masing-masing memiliki paradigma, logika, standar, dan lain-lain yang berbeda-beda.

Semoga ada manfaatnya.

Oleh Choirul Anam 
Mahasiswa Doktoral Fisika ITB, Alumni Ponpes TBS Kudus
Like Fanpage kami :

Monday, October 10, 2016

Post a Comment
close